Foto: Detikfinance.com --ilustrasi

design-hut-ri-online-745145

AsSAJIDIN.COm — Presiden Joko Widodo mempunyai ide agar dana haji yang besarnya Rp 90 triliun itu diinvestasikan saja untuk pembangunan infrastruktur. Jokowi kini menjelaskan, sebenarnya itu hanya salah satu contoh saja.

“Saya hanya memberi contoh loh,” kata Presiden Jokowi di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (30/7/2017).

Sekarang sudah ada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang akan mengkaji soal dana haji. Tentu saja penggunaan dana haji itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bila dipakai untuk infrastruktur, tentu juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula. Tak hanya untuk infrastruktur, untuk yang lainnya juga bisa.

“Silakan dipakai untuk sukuk, silakan ditaruh di bank syariah. Banyak sekali, macam-macam,” ujarnya dikutip dari detik.com.

Dari pada dana sebesar itu hanya diam, lebih baik digerakkan untuk memberi kemaslahatan orang banyak, Umat Islam atau masyarakat pada umumnya. Apapun penggunaan itu, Jokowi berpesan satu hal, penggunaan dana harus mengedepankan asas kehati-hatian.

“(Karena) Sekali lagi, ini adalah dana umat,” kata dia. “Perlu kalkulasi yang cermat.”

Meski ide dana haji untuk infrastruktur hanya sekadar salah satu contoh, namun tanggapan sudah terlanjur muncul . Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai ide itu tidak tepat karena seharusnya dana itu difokuskan untuk kegiatan keagamaan saja.

Anggota BPKH Anggito Abimanyu saat diwawancara terpisah mengatakan, pihaknya masih melakukan pemetaan untuk alokasi keuangan haji. Setelah itu akan meminta persetujuan Dewan Pengawas BPKH dan DPR.

Setujukah Anda?

Kania Ningsih menulis artikel tentang wacana pemerintah menggunakan dana haji untuk infrastruktur.. Tulisan yang dimuat kompasiana ini, cukup menarik, membuka wawasan kita. Coba simak:


“Tinggalnya di mana bu?”“Bintaro.”“Wah itu kawasan elit ya”
“Oh ya? Tapi rumah saya udah kebanjiran beberapa kali, Pak.”

Itulah sepenggal percakapan saya dengan abang tukang ojek online beberapa waktu lalu, saat saya hendak menghadiri gathering acara bloger. Ya, mungkin bagi sebagian orang beranggapan kalau kawasan Bintaro termasuk elit. Banyak rumah mewah, pusat belanja dan sekolah mahal berdiri. Tapi yang saya rasakan, ‘kemewahan’ itu tak merata. Masih ada infrastruktur yang berhubungan dengan masyarakat umum yang belum baik fasilitasnya.

Saya seringkali harus menghindari mobil-mobil di jalanan, karena saat keluar komplek perumahan tidak ada trotoar untuk saya berjalan kaki. Saya harus memegang erat-erat anak saya agar tidak tertabrak oleh mobil, padahal saya merasa udah minggir banget. Saya merasa tidak aman sebagai pejalan kaki.

Komplek rumah pun sudah beberapa kali banjir karena tanggul pembatas area komplek dan sungai jebol. Di antara obrolan dengan bapak tukang ojek online itu, terselip prasangka kalau berbagai pembangunan di daerah ini tidak ‘ramah alam’ sehingga di beberapa kawasan terjadi banjir. Mudah-mudahan sih bukan itu penyebabnya, karena penyebab banjir bisa jadi banyak hal.

Baru-baru ini sering kita mendengar wacana pemerintah dan beberapa kementerian, salah satunya Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas tentang penggunakan dana haji untuk membiayai berbagai infrastruktur di tanah air. Saya awalnya tidak terlalu mengerti kenapa dana haji bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur. Dana haji ya untuk haji. Dalam sebuah obrolan di twitter dengan teman-teman blogger pun, ada masyarakat yang protes dengan rencana pemerintah ini. Lah, sudah susah-susah mengumpulkan dana haji kok dipakai untuk membiayai keperluan lain. Tentu saja masyarakat akan kecewa dan berburuk sangka pada pemerintah.

Namun penjelasan Majelis Ulama Indonesia yang saya baca di sebuah pemberitaan, cukup masuk akal. Dana haji yang begitu besar itu bisa diwakafkan dengan skema wakaf sementara atau berjangka waktu tertentu, misalnya dua tahun atau lima tahun, untuk membiayai beragam infrastruktur. Nantinya, masyarakat akan mendapat pahala haji dan pahala wakaf.

Jadi sebenarnya dana haji kita yang ada di bank tidak ke mana-mana ya teman. Tetap ada, tapi ‘dipinjam’ dulu untuk membiayai infrastruktur. Kuota haji sekarang dibatasi, jadi dana menumpuk di bank. Daripada dana sebanyak triliunan itu ‘ngendon’ saja di bank, lebih baik digunakan untuk membiayai sektor yang riil. Nanti yang akan menikmatinya pun jemaah haji juga, begitu kira-kira.

Penggunaan dana haji untuk membiayai proyek infrastruktur juga sudah sesuai dengan Pasal 57 UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Haji dan Umroh menyebutkan. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa dalam pengembangan Dana Abadi Umat (DAU) harus melingkupi usaha produktif dan investasi yang sesuai dengan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Negara tetangga kita, Malaysia, ternyata sudah lebih dulu menerapkan hal ini yaitu menggunakan dana haji untuk pembiayaan proyek infrastruktur dan proyek lainnya yang menguntungkan. Dengan dibangunnaya infrastruktur, akan banyak aktivitas ekonomi rakyat bergeliat. Mulai dari pemasok pasir, batu, aspal, sampai warteg-warteg di sepanjang proyek. Manfaat yang didapat akan terasa karena lebih memudahkan dan menghubungkan daerah yang satu dengan yang lain. Yang pasti, saya pun merindukan trotoar yang nyaman agar bisa menikmati jalan kaki amam dengan anak saya.

Menurut Anda, setujukah jika dana haji yang begitu besar itu dipakai untuk membiayai insfrastruktur di tanah air? (*)

Comments

comments

Lazada Indonesia
SHARE